Amazon Search Box

Share it

Amazon MP3 Clips

Senin, 25 Januari 2010

Perusakan Gereja di Malaysia akibat Kontroversi Kata Allah


Isu Kalangan Elite, Tak Berpengaruh di Kalangan Bawah

Peristiwa penyerangan dan vandalisme terhadap sejumlah tempat ibadah (baca: gereja) hingga sekolah di Malaysia mengagetkan banyak kalangan. Di negara yang menghormati multikulturalisme dan keberagaman agama itu, emosi ternyata mudah tersulut akibat isu pelarangan penggunaan kata Allah oleh nonmuslim. Bagaimana itu bisa terjadi?

---

SEMUA bermula saat pada 31 Desember 2009 Mahkamah Tinggi (setingkat pengadilan tinggi) Kuala Lumpur memenangkan gugatan tabloid Katolik Herald soal larangan penggunaan kata Allah oleh warga nonmuslim. Putusan itu direspons negatif sebagian kalangan dengan menyerang dan membakar gereja. Sebuah sekolah, yang terletak di samping salah satu gereja yang diancam untuk dirusak, ikut terbakar.

Kontroversi tersebut lantas menjadi perdebatan ramai di kalangan akademisi, politisi, dan sebagian kelompok masyarakat. Mereka menilai telah terjadi ''sesuatu'' dalam tatanan kehidupan beragama serta kehidupan sosial di negeri tersebut. Perang opini di media juga berkembang sehingga menjadi santapan masyarakat luas.

Namun, dari pantauan langsung Jawa Pos di Malaysia, kontroversi itu terkesan menjadi konsumsi kalangan elite saja. Bukan berarti kalangan bawah tidak mengerti kasus tersebut. Tetapi, masyarakat lapisan itu yang kebanyakan berasal dari kalangan pekerja informal menganggap kasus ini tidak banyak memengaruhi kehidupan mereka.

Perbincangan di tempat-tempat umum, seperti warung, perbelanjaan, atau bahkan di tempat ibadah, malah jarang atau tidak banyak membahas isu tersebut. Abdullah, warga Malaysia keturunan India yang berprofesi sebagai sopir taksi di Kuala Lumpur, menjawab singkat ketika ditanya Jawa Pos tentang aksi perusakan gereja di negerinya.

''Saya dengar di Indonesia tidak ada seperti itu. Saya heran kenapa di Malaysia bisa begini (ada perusakan gereja, Red),'' katanya. Tetapi, dia menegaskan kejadian itu tidak berdampak apa pun pada dirinya. Aktivitasnya sebagai sopir taksi berjalan normal. ''Penumpang juga banyak. Pendapatan tidak terkena pengaruh,'' lanjutnya.

Pekerja migran justru lebih khawatir terhadap rencana pemerintah menggelar razia besar-besaran pertengahan bulan depan. Pemerintah Malaysia, kabarnya, tidak akan memberi ampun kepada pekerja ilegal setelah ''berbaik hati'' membuka pintu pemutihan untuk pengurusan dokumen izin kerja lebih dari beberapa bulan sebelumnya.

Sebagian warga lain, terutama etnis Tionghoa, bersiap-siap merayakan Tahun Baru Imlek yang jatuh pada 14 Februari mendatang. Para pekerja dari majikan Tionghoa pun lebih suka bicara rencana cuti panjang atau membayangkan bonus tahunan dari bos-bos mereka menjelang Imlek nanti.

Tentu, bukan berarti mereka tidak peduli dengan kasus perusakan gereja. Setiap Anda mengajak bicara siapa pun di Kuala Lumpur, Shah Alam (Selangor), atau Kota Bharu (Kelantan), mereka akan menjawab antusias.

''Iya, saya juga kaget. Lebih dari 25 tahun saya tinggal di sini, sepertinya baru kali ini terjadi pembakaran gereja,'' ujar Ismail, seorang pengusaha asal Bawean, Gresik, yang menjadi agen penyalur tenaga kerja, saat berbincang dengan Jawa Pos di sebuah kedai makan di Kuala Lumpur.

Banyak faktor yang membuat isu tersebut tidak populer di kalangan bawah. Salah satu di antaranya, kekhawatiran atas ancaman pemerintah untuk memberlakukan UU Keamanan Dalam Negeri (Internal Security Act atau ISA) kepada siapa pun yang dianggap menghasut. Padahal, siapa pun yang dijerat dengan ISA langsung ditahan atau dipenjara tanpa menunggu pemeriksaan polisi.

Seorang pengurus partai politik Indonesia perwakilan Malaysia malah tidak berani menyimpan nomor telepon Anwar Ibrahim dalam telepon selulernya. ''Banyak sekali intel pemerintah yang disebar di mana-mana. Kalau ketahuan, bisa jadi permit (izin tinggal) di sini dicabut,'' katanya.

Ancaman pemerintah bukan main-main. Jangankan kepada warga biasa, pertengahan Januari lalu Menteri Keselamatan Dalam Negeri Malaysia Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein mengancam memberlakukan ISA kepada pemimpin oposisi Anwar Ibrahim. Ancaman itu dikeluarkan setelah pimpinan Partai Keadilan Rakyat tersebut menyatakan dalam konferensi pers bahwa UMNO sengaja mengembuskan isu pelarangan penggunaan kata Allah oleh nonmuslim untuk kepentingan politik. Anwar juga menegaskan, pemerintah telah gagal mengendalikan keamanan dalam negeri karena penyerangan terhadap gereja terus meluas saat itu.

Karena tak semua warga mempermasalahkan isu tersebut, Perdana Menteri (PM) Malaysia Najib Razak menganggap kasus vandalisme itu sebagai masalah kecil.

Suasana peribadatan di sejumlah gereja juga berjalan baik dan normal. Aktivitas ibadah tak terpengaruh aksi perusakan. Setelah mengunjungi Gereja Holy Rosary dan Katedral St John, Jawa Pos juga melihat kegiatan ibadah di Gereja St Francis Xavier, Gasing, Selangor. Gereja ini awalnya menjadi markas redaksi surat kabar Katolik Herald sebelum pindah ke Jalan Robertson, Kuala Lumpur, tiga tahun lalu.

Di gereja, yang pernah dikunjungi Menteri Besar Kelantan sekaligus guru spiritual Partai Islam Se-Malaysia (PAS) Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat, semua berjalan normal pasca-penyerangan sejumlah tempat ibadah. Senin lalu (18/1) sebuah prosesi doa atas jenazah seorang jamaah berlangsung khidmat. Hanya ada seorang polisi mengendarai motor besar yang menjaga prosesi tersebut.

''Untungnya, tidak ada penyerangan di sini,'' ujar Julia, wanita bule yang menjadi staf gereja, saat menemui Jawa Pos. Dia menghargai banyaknya simpati dan dukungan yang diberikan masyarakat atas putusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur yang mencabut larangan penggunaan kata Allah, sesuai permohonan surat kabar Herald.

Suasana di pusat perbelanjaan juga tetap ramai. Kegiatan bisnis di sejumlah pasar tradisional dan beberapa jalan di pusat Kota Kuala Lumpur tidak terpengaruh oleh isu tersebut. Beberapa lokasi, seperti Bazar Chow Kit, UO, atau kawasan Twin Tower Petronas, tetap dikunjungi banyak orang. Hanya, di sejumlah ruas jalan dan pusat perbelanjaan, jarang terlihat wisatawan bule.

Di Kelantan, malah suasana terasa lebih aman. Sebab, mayoritas penduduk di sana adalah muslim. Selain itu, negara bagian tersebut sudah 19 tahun berada di bawah kekuasaan PAS, yang secara tegas menolak pelarangan penggunaan kata Allah bagi nonmuslim. Dato' Haji Nik Abdul Aziz Bin Nik Mat, yang sering dipanggil Nik Aziz Nik Mat, menyatakan secara tegas bahwa seluruh agama Ibrahim (Islam, Kristen, dan Judaisme) boleh menggunakan kata Allah.

Saat Jawa Pos berkunjung ke kantor pejabat menteri besar (setingkat gubernur) Kelantan, kesan kerukunan antarumat beragama terasa kental. Tepat di seberang kantor Nik Aziz Nik Mat terdapat sebuah gereja Katolik, Church of Our Lady of Fatimah. Selain gereja, di kompleks tersebut ada sekolah taman kanak-kanak.

''Di sini mayoritas (agama warga) Islam. Negerinya di bawah PAS, tak seperti di daerah lain yang dikuasai UMNO. Tidak ada gereja yang dibakar,'' tutur Nik Him bin Nik Abdullah, tamu asal Trengganu, yang hendak menemui Nik Aziz Nik Mat. (candra kurnia/dwi)

Tidak ada komentar: